Perkara Kapal Bahama Hampir Sampai di Penghujung

Perkara Kapal Bahama Hampir Sampai di Penghujung

Setelah empat bulan bergulir, lika-liku perkara pemotongan kapal Acacia Nassau berbendera Bahama oleh PT Graha Trisaka Industri (GTI) di galangan Paxocean, kini hampir sampai di penghujung. Polisi sudah memeriksa 10 orang saksi, sementara syahbandar setempat menyatakan tidak akan lagi melayani permohonan kegiatan apapun yang diajukan oleh perusahaan-perusahaan bermasalah yang diperkirakan merugikan negara senilai miliaran rupiah itu.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Kepri, Kombes Pol Harry Goldenhardt, mengatakan, permasalahan ini masih dalam tahap penyelidikan. Untuk mereka yang saat ini sudah diperiksa terdiri dari: empat orang agen pelayaran, empat orang pejabat Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), dan dua orang dari PT GTI.

“Pemeriksaan pejabat KSOP belum selesai, dijadwalkan akan diperiksa dalam Minggu ini. Pemilik kapal juga akan dilakukan pemeriksaan, dan permasalahan ini masih dalam tahap penyelidikan,” kata Harry Goldenhart dikutip HMS, 3 Mei 2021. Hasil dari pemeriksaan akan disampaikan polisi setelah semua proses kasusnya rampung.

Sementara Kepala KSOP Khusus Batam, Mugen Suprihatin Sartoto, mengatakan, salah satu tindakan yang sudah diambil selain menghentikan proses pemotongan, pihaknya juga tidak lagi memberikan layanan terhadap perusahaan-perusahaan yang terindikasi melakukan penyimpangan prosedur itu. Seperti diketahui, keagenan kapal itu diurus oleh PT Pelayaran Sinar Mandiri Sejahtera sementara pemotongan dilakukan di atas lahan Pax Ocean atau PT Graha Trisaka Industri.

“Yang saya lakukan waktu itu adalah, tidak memberikan layanan. Waktu itu sempat ada [pengajuan] kegiatan supply minyak dalam kapal yang lagi dibuat [di PT GTI]. Saya bilang, ‘tidak ada layanan, kalau kamu masih ngeyel lagi ya saya rekomendasikan untuk pencabutan izinmu’. Kalau dari saya hanya seperti itu, karena untuk sanksi pidananya ada di polisi. Sementara kita hanya administrasi saja,” kata Mugen Suprihatin Sartoto disela-sela wawancaranya perihal dua kapal asing yang melakukan tank cleaning di Perairan Batu Ampar.

Ketika ditanyakan apakah ada batas waktu tertentu perihal tidak dilayani perusahaan-perusahaan ini, Mugen mengatakan, “Tidak ada [batas] waktu. Ketika tidak ada izin kita hentikan, masalah pencemaran ada di DLHK (Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan). Kita tidak sewenang-wenang dengan kewenangan kita. Dulu dilaporkan ada pencemaran, pencemaran tidak sembarangan, ada ukuran definisi dan ambang tertentu terjadinya pencemaran dan itu personil yang kompeten adalah di lingkungan hidup,” kata dia.

BACA JUGA:  Bakamla Tangkap Kapal Vietnam Pencuri Ikan

Drama pemotongan kapal ini boleh dibilang sungguh panjang dan berliku. Bersamaan dengan kasusnya mencuat ke publik, sejumlah pejabat eselon III dan IV di lingkungan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Khusus Kota Batam, Kepulauan Riau, pun juga telah dimutasi. Pemutasian ini diduga berkaitan dengan kasus pemotongan kapal Acacia Nassau berbendera Bahama, tanpa izin dari Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Ada lima pejabat setingkat kepala bidang (Kabid) dan kepala seksi (Kasi) yang digeser dari posisinya. Salah satunya ialah Kasi Keselamatan Berlayar KSOP Batam, Captain Tohara. Ia adalah pejabat yang menandatangani surat pengawasan penutuhan kapal yang kini tengah berkasus tersebut.

Penyimpangan prosedur penutuhan kapal ini terkuak dari adanya informasi terkait aktivitas pemotongan kapal secara ilegal di dermaga galangan Pax Ocean, PT Graha Trisaka Industri. Beriringan dengan itu, muncul satu dokumen dari Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, perihal persetujuan keagenan kapal asing (PKKA). Isinya menyatakan, kalau kapal yang diageni oleh PT Pelayaran Sinar Mandiri Sejahtera (PSMS) itu ternyata hanya mendapat izin melakukan kegiatan docking atau pemeliharan di Batam selama 10 hari.

Setelahnya, babak baru perkara kapal berumur 40 tahun, yang dibuat pada 1981 itu pun dimulai. Instansi terkait mulai ambil bagian dan perannya masing-masing. Pada rapat dengar pendapat (RDP), Kamis, 18 Febuari 2021, Sekretaris Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam, Arlon Veristo, mengatakan, ketika pihaknya melakukan peninjauan ke lokasi PT GTI, tidak ada dampak lingkungan di sekitaran perairan tersebut.

“Pemotongan itu boleh-boleh saja sepanjang itu berada di lokasi perusahaan yang mengerjakan dan tidak menimbulkan pencemaran. Saat ini kami sedang meminta surat-surat izin mereka. Kalau izinnya lengkap maka tidak akan jadi masalah dan kalau permintaan warga untuk menghentikan aktivitas itu, maka tidak cocok. Karena itu akan merugikan perusahaan yang bersangkutan,” kata Arlon Veristo.

BACA JUGA:  ABK Korban Eksploitasi, Hingga Melarung Jenazah Teman Sendiri

Perkara ini juga mendapat perhatian dari Komisi I DPRD Kota Batam. Pada Senin, 1 Maret 2021, digelarlah rapat dengar pendapat oleh komisi yang membidangi hukum dan pemerintahan itu. Instansi terkait yang diundang untuk hadir diantaranya KSOP Batam dan Bea Cukai Batam. Sementara dari pihak perusahaan yang hadir ialah Asisten Manager HSE PT Graha Trisakti Industri, Supri.

Supri, mengatakan, kapal itu tiba di Batam pada 24 Oktober 2020 dalam kondisi mesin yang masih beroperasi. Sebelum bersandar di perusahaannya, kata dia, kapal lebih dulu didatangi oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Batam untuk dilakukan pemeriksaan bebas Covid-19 bagi seluruh awak atau kru kapal. Ia menjelaskan, seluruh kru kapal berjumlah 18 orang dengan rincian satu warga negara Ukraina dan sisanya warga negara Filipina. Setelahnya para kru kapal dipulangkan ke negaranya masing-masing.

“Kapal itu memiliki berat 31.000,28 ton dan sudah memiliki surat izin masuk dari Bea dan Cukai. Awalnya kapal itu akan dikonversi tetapi terdapat kesalahan pada gambar sehingga dilakukanlah pemotongan badan kapal. Tetapi saat ini pengerjaan pemotongannya sedang ditahan, karena sedang mengurus izin-izinnya di Bea dan Cukai Batam dan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Batam,” kata dia.

Kepala Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabeanan dan Cukai I Kantor Bea dan Cukai Batam, Sumarna, menjelaskan, setiap kapal asing yang masuk ke Batam harus men-submit dokumen di sistem aplikasi yang digunakan oleh perusahaan yang berhubungan dengan kapal itu. Untuk kapal Acacia Nassau, ia menjelaskan kalau kapal itu masuk dalam kondisi kosong atau tanpa barang niaga yang dimuat.

“Dalam kasus kapal ini, posisi kami menunggu selesai docking. Setelah itu baru mereka akan mengajukan outward manifest ketika keluar dari Batam dan akan dikenakan pajak jika dibawa ke luar kota ataupun luar negeri,” katanya sembari menjelaskan, jika satu kapal masuk ke Batam dalam kondisi baru maka harus memenuhi izin Kementerian Perdagangan dan Perindustrian (Kemendag) RI. Hal itu, katanya, tertuang di dalam Permendagri No. 118 tahun 2018 dan harus dipenuhi.

BACA JUGA:  Ombudsman Kepri: Kapal Acacia Nassau Harusnya Sudah Bisa Ditindak

“Kapal Acacia Nassau ini bukan lagi berstatus alat angkut. Harusnya diubah fungsinya sebagai kapal barang, kalau mau dipotong harus mengubah manifes dulu. Jadinya bukan lagi kapal angkut tapi kapal barang, dan izin itu diajukan ke BP Batam. Sementara izin pemotongan ada di KSOP Batam,” kata Sumarna.

Kasi Tata Kelola Pelabuhan KSOP Batam, Kastono, mengatakan, pihaknya tidak memberikan izin untuk pemotongan kapal Acacia Nassau lantaran hal tersebut merupakan kewenangan Dirjen Perkapalan dan Perlautan. “Prosedur yang harus dipenuhi dan diurus oleh perusahaan ini masih panjang dan banyak. Itu juga sedang diproses, tetapi pihak perusahaan sudah melakukan pemotongan,” kata Kastono.

Ia menjelaskan, selain izin untuk pemotongan yang harus didapatkan dari Dirjen Perkapalan dan Perlautan, tempat dan lokasi pemotongan kapal tersebut juga harus mendapat izin dari otoritas yang sama. KSOP Batam mengaku telah mengantongi surat jual beli, surat keterangan penghapusan bendera Bahama, surat atau sertifikat registrasi dari Bahama, last port clearance, dan agreement dari PT Graha Trisakti Industri atas kapal Acacia Nassau. Menurutnya, dari 12 surat yang diperlukan, PT Graha Trisakti Industri tinggal menunggu surat izin pemotongan dan izin otorisasi pemotongan dari Dirjen Perkapalan dan Perlautan.

Mari berbagi di Media Sosial:

Redaksi MARITIMNEWS.ID

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *