PERCEPAT PEMBANGUNAN KAWASAN INDUSTRI, GUBERNUR BENTUK TIM KHUSUS

Jakarta- Upaya percepatan realisasi investasi di Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning-Mangkupadi terus dilakukan. Bertempat di Jakarta, digelar rapat evaluasi dan koordinasi untuk percepatan proses perizinan Kawasan Industri. “Kita perlu kesepahaman. Karena untuk perizinan ini melibatkan lintas sektor. Seperti Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Kemenko Maritim, BKPM dan daerah sendiri. Kesepahaman penting agar akhir tahun ada langkah konkrit di lapangan,” ungkap Gubernur Kaltara Irianto Lambrie usai pertemuan.

Sesuai dengan arahan dari Kemenko Maritim, Irianto menegaskan harus terintegrasi dengan pembangunan PLTA Kayan. “Tadi sesuai dengan masukan dari Kemenperin telah kita bentuk Tim Khusus Percepatan Kawasan Industri. Tak hanya ini, saya juga menyarankan untuk membentuk Tim Khusus Lahan, yang beranggotakan Pemprov, Pemkab, Kepolisian, Kejaksaan, BPN, pihak terkaitnya. Tim ini akan bekerja untuk penertiban dan pencegahan spekulasi lahan,” jelasnya..

Hal lain yang dibahas dalam pertemuan kemarin adalah mengenai pengelola kawasan industri. Disampaikan, sesuai informasi dari Kemenperin, ada satu perusahaan yang mendapatkan rekomendasi untuk menjadi pengelola KIPI Tanah Kuning-Mangkupadi.

Orang nomor sati di Kaltara ini mengatakan, dari beberapa perusahaan yang telah mendaftar secara online untuk menjadi pengelola, menurut informasi dari Kemenperin, baru satu yang persyaratannya telah terpenuhi. Hanya saja, luasan lahan yang diiizinkan tidak seperti yang diusulkan. Namun hanya disetujui atau mendapat rekomendasi dari Kemenperin seluas 1.078 hektare. “Sebenarnya ada 4 perusahaan yang sudah mengajukan, hanya saja yang baru mengantongi rekomendasi dari Kemenperin baru 1. Sedangkan 3 perusahaan lainnya sedang berproses,” ucapnya.

Karena itu, salah satu agenda yang dibahas pada pertemuan itu adalah, pembentukan Tim Khusus Percepatan Kawasan Industri, untuk pembentukan pengelola kawasan industri. “Tim yang kita bentuk ini beranggotakan dari beberapa instansi terkait. Baik di kementerian (pusat) maupun pemerintah daerah. Di antaranya, dari Kemenperin, BKPM, Kemenko Maritim dan juga melibatkan beberapa OPD di lingkup Pemprov Kaltara,” ujar Irianto.

Melalui tim ini, lanjut Irianto, nantinya akan dikeluarkan rekomendasi kepada bupati atau kepala daerah untuk memberikan Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) bagi pihak yang akan menjadi pengelola kawasan industri. Tim ini juga yang akan selalu berkoordinasi dengan Kemenperin. “Kita perlu percepat bentuk Badan Pengelola Kawasan Industri. Ini sangat penting, karena menjadi salah satu bahan paparan yang akan disampaikan oleh Deputi Infrastruktur Kemenko Maritim Bapak Ridwan Djamaludin di depan para jajaran National Development and Reform Commission (NDRC) di Tiongkok dalam waktu dekat nanti,” katanya.

Dengan telah dibentuknya tim pembantu Gubernur ini, Irianto berharap pengelola KIPI segera terbentuk. Sehingga proses kegiatan investasi yang ada di Kaltara, utamanya di KIPI dapat segera berjalan. Karena keberadaan pengelola, juga menjadi jangkar pengelolaan kawasan industri. “Mereka berhak mengatur dalam bentuk regulasi atau kebijakan agar daerah dan negara mendapatkan penerimaan yang tepat dari berdirinya kawasan industri. Dengan telah dibentuknya pengelola, kita berharap pula perusahaan yang telah menyatakan niatnya untuk berinvestasi agar segera mempercepat proses beroperasinya,” ulasnya.

Selain mengenai percepatan pembentukan pengelola KIPI, dalam pertemuan tadi juga kita bahas soal percepatan pembangunan PLTA di Kaltara. Utamanya, PLTA Kayan I dengan kapasitas 900 Megawatt (MW) yang ditargetkan bisa dimulai pembangunan konstruksi bendungannya tahun ini.

Selain dipaparkan soal kesiapan pembentukan pengelola KIPI, dalam pertemuan di Tiongkok nanti, pihak Kemenko Maritim juga akan mengusulkan percepatan pembangunan Jembatan Bulungan-Tarakan (Bulan). Tidak hanya itu, Gubernur juga berencana untuk melakukan kunjungan ke Pulau Halmahera, Maluku Utara untuk melihat langsung kawasan industri yang beroperasi di sana. “Insya Allah pada bulan September kita akan meninjau kawasan industri di sana, sebagai pembanding. Kita akan belajar dengan semua pihak agar pembangunan KIPI di Kaltara dapat berjalan lancar,” tutup Irianto.(RED)
Status Tiga Desa Di Kaltara Meningkat Jadi Desa Mandiri Tarakan- Sebanyak 3 desa di wilayah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) akan meningkat statusnya menjadi Desa Mandiri. Desa tersebut antara lain, Desa Sungai Pancang di Kecamatan Sebatik, Nunukan dan Desa Bunyu Barat, Kecamatan Bunyu, Bulungan, dari Desa Berkembang menjadi Desa Mandiri. Kemudian serta Desa Sungai Nyamuk, Sebatik dari Desa Maju menjadi Desa Mandiri.

Dijelaskan Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie, berdasarkan informasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Kaltara, pemilihan desa untuk meningkatkan status desa tersebut, melalui tahapan penilian Indeks Desa Membangun (IDM). Sehingga desa dapat meningkat statusnya dari desa sangat tertinggal, desa tertinggal, desa berkembang, desa maju hingga menjadi desa mandiri. “Pada penilaian IDM terdapat 50 indikator yang menjadi penilaian untuk meningkatkan status desa di wilayah Kaltara,” urai Irianto.

Dari 50 indikator itu, lanjutnya, terbagi lagi menjadi 3 penilaian. Yakni ketahanan sosial ada sekitar 35 indikator, penduduk dan ekonomi terdapat 12 indikator, serta ketahanan-ekologi terdapat 3 indikator. “Indikator penilaian akan digabung dalam satu rumusan sehingga terdapat nilai indek dari masing masing desa yang dinilai,” jelas Gubernur.

Ditambahkan, dari hasil penilaian IDM tersebut, kemudian DPMD Kaltara mengajukan status desa kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes-PDTT) untuk diverifikasi dan disahkan melalui Surat Keputusan (SK) Direktorat Jenderal (Ditjen) Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD). “Kalau sudah ada SK-nya baru hasil penilaian itu resmi. Insya Allah, dalam bulan ini SK itu keluar,” pungkas Irianto.(RED)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *