KHAIRUL-EFFENDHI: JANGAN WARISKAN UTANG TPP ASN

Tarakan- Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih dr. Khairul dan Effendhi Djuprianto tak ingin diwarisi utang dalam kepemimpinannya. Keduanya tegas menginginkan utang-utang Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan dilunasi pemimpin saat ini sebelum ia resmi menjabat pada 2019 mendatang.

Menurut Khairul, program yang disusun pihaknya tak akan berjalan sesuai rencana. Sesuai aturan, Ir. Sofian Raga dan Khaeruddin Arief Hidayat tidak boleh meninggalkan utang di kepemimpinannya. Setiap proyek multiyears atau tahun jamak misalnya, harus diselesaikan dalam masa jabatan keduanya. “Itu bukan pendapat kami, tetapi berdasarkan perintah undang-undang,” tegas pria yang akrab disapa pak Dokter ini.

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2019 diakui masih di tangan pemerintah saat ini. Menurutnya struktur anggaran bisa saja mengakomodasi utang yang tersisa. Namun tak menimbulkan utang baru.

Dalam pandangan Khairul, mengatasi masalah utang juga bisa dilakukan dengan memangkas proyek atau kegiatan yang belum berjalan. “Kalau itu ditabrak (mengabaikan utang), berarti itu melanggar. Di 2019 harusnya dihitung kemampuan pembayaran utang. Kesepakatannya ada pada APBD Perubahan 2018 ditambah APBD 2019. Tapi sekali lagi, pembayaran utang ini harus profesional, jangan sampai satu tahun ke depan tidak ada sama sekali program yang bisa kami jalankan. Ini juga harus dipertimbangkan dengan Wali Kota yang sekarang,” jelasnya.

“Sebenarnya kami bisa bantu untuk mencari uang dari luar, seperti provinsi dan pusat. Tapi sebaiknya jangan meninggalkan utang, karena itu amanat dari aturan,” sambungnya.

Harapan Khairul pemerintahan saat ini juga tak lagi mengejar kegiatan atau proyek baru. Tetapi, lebih fokus pada penyelesaian utang dengan catatan melunasi beban gaji serta tunjangan penghasilan pegawai (TPP) aparatur sipil negara (ASN).

“Pekerjaan-pekerjaan yang baru direncanakan mestinya sudah harus cut off. Jadi setop proyek-proyek yang memang dibiayai kota, kecuali pembiayaannya dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Pangkas kegiatan baru, tetapi jangan mengabaikan pelayanan dasar,” tuturnya.

Usai ditetapkan sebagai Wali Kota terpilih, Khairul berharap terbuka masukan dan koreksi dari masyarakat luas di kepemimpinannya kelak. “Kami juga manusia biasa butuh masukan juga dan koreksi, ke depan kami akan menyiapkan media agar masyarakat dapat berkomunikasi langsung dengan kami dalam hal menyampaikan permasalahan dan memberikan masukan kepada kami,” tuturnya.

Ada 16 program yang akan dijalankan masa kemimpinan Khairul-Effendhi selama 5 tahun. “Kami juga melihat program paslon lain kemarin, bila ada yang bagus kami akan ambil sebagai program, jadi 16 program yang kami canangkan bisa saja bertambah,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Wali Kota Tarakan Khaeruddin Arief Hidayat mengatakan bahwa pihaknya mengetahui jelas aturan yang mengharuskan pemerintahan saat ini menyelesaikan pembayaran utang sebelum pelantikan Wali Kota baru dilakukan. Untuk itu, dalam anggaran selanjutnya akan digunakan khusus pembayaran utang.

Arief menuturkan bahwa pihaknya telah melakukan pembayaran terhadap sebagian utang. Untuk itu ia menjelaskan bahwa tahun depan masih ada anggaran yang difokuskan untuk melunasi utang yang ada. Ia menuturkan, jumlah utang Pemerintah Kota Tarakan mencapai Rp 200 miliar. “Itu kan sudah kami bayarkan sebagian. Tahun depan insyaallah sudah selesai,” bebernya.

Untuk itu, pada program kerja yang belum dapat diselesaikan pihaknya akan dipotong dan diselesaikan untuk kemudian diserahkan kepada Wali Kota terpilih. Meski begitu, Arief menuturkan bahwa program yang belum diselesaikan pihaknya tidak akan berdampak jika tidak dilanjutkan Wali Kota terpilih nanti. Sebab Wali Kota terpilih nanti dapat melakukan pelelangan ulang pada program yang tersendat.

“Tidak masalah, karena hampir 80 persen program kami sudah selesai seperti jaringan gas, pengentasan banjir, keandalan listrik, dan sebagainya,” ucapnya.

Di masa jabatan Wali Kota yang baru nantinya, pihaknya menitipkan beberapa program seperti penanganan banjir, pembangunan jalan lingkungan, pembangunan TPA baru. Sebab masih banyak tugas yang belum diselesaikan. “Masih banyak PR, tapi yang terpenting bagaimana menggerakkan ekonomi, akses jalan lingkungan, penyelesaian wisata pendukung,” ujarnya.(RED)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *