SOSIALISASI DAN SINKRONISASI TEKNIS FASILITASI SeHAT NELAYAN KOTA TARAKAN

 

Tarakan- Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Hak Atas tanah (SeHAT) Nelayan adalah upaya pemberdayaan nelayan guna peningkatan akses permodalan. Kegiatan tersebut adalah wujud komitmen Kementerian Agraria dan Tata Ruang / BPN RI bersama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mewujudkan tanah untuk keadilan ruang hidup bagi rakyat, yang merupakan implementasi dari Nawacita atau Sembilan Agenda Prioritas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Periode 2014 – 2019.

Sebagai tindak lanjut hal tersebut, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, KKP RI bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang / BPN RI mengadakan Rapat Sosialisasi dan Sinkronisasi Teknis Fasilitasi  Sertipikasi Hak Atas Tanah (SeHAT) Nelayan pada tanggal 15 – 16 Agustus 2018 di Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara.

Rapat Sosialisasi dan Sinkronisasi ini dibuka oleh Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan  Provinsi Kalimantan Utara Ir. Abdul Latif, M.Si serta dihadiri oleh para pemangku kepentingan, yang terdiri dari perwakilan (1) Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kalimantan Utara; (2) Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tarakan; (3) Dinas Perikanan Kabupaten Tanah Tidung; (4) Dinas Perikanan Kabupaten Malinau; (5) Dinas Perikanan Kabupaten Bulungan; (6) Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Timur; (7) Kantor Pertanahan Kota Tarakan; (8) Direktorat Pemberdayaan Hak Atas Tanah, Kementerian ATR / BPN RI; (9) Direktorat Kelautan dan Perikanan, Kementerian PPN / Bappenas RI; (10) Direktorat Perizinan dan Kenelayanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI; (11) Ketua HNSI Provinsi Kalimantan Utara dan Ketua Persatuan Nelayan Kecil Kota tarakan.

Rapat Sosialisasi dan Sinkronisasiteknis ini dilaksanakan dengan tujuan: 1) Sinkronisasi data dan mekanisme pelaporan pelaksanaan kegiatan SeHAT Nelayan yang lebih akurat, 2) Pengembangan strategi upaya percepatan pelaksanaan kegiatan SeHAT Nelayan sampai kepada tahap pasca sertifikasi, dan 3) Pengembangan strategi upaya percepatan penyaluran kredit kepada nelayan dengan memanfaatkan sertifikat hak atas tanah.

Sebagai narasumber yang diundang IbuNunung Sofiati, S.Sos, MM (Kasubdit Inventarisasi Potensi dan Pendampingan dari Kementerian ATR / BPN RI); Bpk.M. Rahmat Mulianda, S.Pi, M.Mar (Kasubdit Perikanan dari Kementerian PPN / Bappenas RI); (d) Ibu Ir. Ratna Dynni Indriastuti, MM (Kasie Pengembangan dan Diversifikasi Usaha Nelayan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan).

Kegiatan SeHAT Nelayan merupakan kegiatan lintas sektor yang membutuhkan sinergitas, koordinasi dan kerjasama yang holistik antar seluruh anggota Kelompok Kerja (Pokja) baik di tingkat Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota sehingga sasaran yang ingin dicapai dapat terkawal dan terealisasi dengan baik.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *