PENDANGKALAN PELABUHAN KAYAN I DISOROTI DPRD

Bulungan- Pendangkalan yang terjadi di Pelabuhan Kayan I, Tanjung Selor, membuat aktivitas bongkar muat barang terhambat. Kondisi kapal hingga miring saat proses bongkar muat langsung disoroti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bulungan.

Wakil Ketua DPRD Bulungan, Faisal Fikry menyayangkan hal itu terjadi. Pasalnya, selain membahayakan masyarakat saat bongkar muat, barang-barang yang dibongkar juga dikhawatirkan akan rusak. Bahkan justru terjatuh di sungai. “Untuk solusi jangka pendek memang harus ada pengerukan,” ungkap Faisal.
Faisal menjelaskan, untuk proses kegiatan pengerukan tentu membutuhkan biaya yang tak sedikit. Oleh karena itu perlu koordinasi tentang sumber anggaran dahulu, apakah dari APBD kabupaten, provinsi ataupun pusat. “Pemerintah harus menentukan tentang sumber anggarannya. Karena jelas hal itu yang akan menjadi pertanyaan sebelum kegiatan pengerukan dimulai,” ujarnya.

Disinggung mengenai penggunaan anggaran melalui APBD perubahan Pemkab Bulungan. Pihaknya memprediksi kecil kemungkinan akan terjadi. Bahkan, menurutnya itu tak akan tersedia dan memadai. “APBD perubahan masih tidak memadai nantinya,” ucapnya.

“Saya tetap menyarankan kepada Pemkab Bulungan untuk secara intens melakukan koordinasi terhadap Pemprov Kaltara. Sehingga pemprov dapat membantu dalam penganggarannya. “Minimal ada share dana bantuan dari provinsi,” pinta Faisal.

Sedangkan, mengenai jangka menengah atau panjang, menurut Faisal diharapkan segera terealisasi Pelabuhan Pesawan. Sehingga sesuai tujuan awalnya dapat menjadi alternatif pengganti di pelabuhan Kayan I. “Pelabuhan Pesawan harapannya dapat terealisasi. Andaipun pengerukan masih belum dapat dilakukan,” jelasnya.

Sebelumnya dalam proses memperlancar pembebasan lahan untuk pembangunan mega proyek Pelabuhan Pesawan di Tanjung Selor. Dinas Perhubungan (Dishub) Kaltara akan melibatkan tim appraisal untuk menaksir nilai lahan yang bakal dibebaskan.

Kepala Dishub Kaltara Taupan Madjid menjelaskan, alasan dilibatkannya tim appraisal dikarenakan banyaknya argumen yang muncul dari masyarakat. Oleh karenanya, dengan adanya tim appraisal diyakini dalam pembebasan lahan seluas 60 hektare dapat berjalan dengan baik.

“Jadi, sepenuhnya nanti tim appraisal yang akan mengurus masalah pembebasan lahan untuk pembangunan Pelabuhan Pesawan,” ungkap Taupan.

Sejauh ini dalam proses pembebasan lahan, pihaknya mengakui masih belum satu hektare lahan yang sudah dibebaskan. Diyakini bahwa dengan progres yang telah dicanangkannya, maka dalam kurun waktu setahun pembebasan lahan bakal terselesaikan.

“Sebenarnya dari masyarakat secara umum mendukung. Artinya, tak ada masalah yang berarti. Hanya, dengan adanya tim appraisal untuk lebih menguatkan tentang status lahannya,” ujarnya yang ditemui di ruang kerjanya.

Mengenai penentuan nilai jual objek pajak (NJOP) setiap lahan masyarakat. Taupan menjelaskan bahwa nanti akan dilihat sejauh mana letak tanah dari masyarakat sendiri. Menurutnya, NJOP bisa berbeda-beda. Pasalnya, letak tanah dan geografis akan mempengaruhi besaran nilainya. “Kita profesional saja. Tentunya, beda antara tanah di pinggir dan di dalam,” katanya seraya tak menyebutkan rincian nilai rupiahnya.

Taupan berharap, dukungan masyarakat dalam pembebasan lahan ini akan selalu terjaga. Dan pihaknya sejauh ini sudah melakukan sosialisasi secara langsung tentang konsep pembangunan pesawan dan manfaatnya bagi masyarakat setempat.

“Terkadang masyarakat yang merasa tanahnya bakal terdampak pembangunan juga datang langsung ke sini (kantor Dishub Kaltara, Red),” tuturnya. “Dan dengan menunjukkan bukti sertifikat asli. Maka, warga itu nantinya bakal berhak menerima ganti rugi yang ada,” sambungnya.

Sementara, seperti diketahui sebelumnya bahwa mengenai spesifikasi Pelabuhan Pesawan. Taupan menjelaskan, pelabuhan itu ke depannya memiliki sisi perairan tempat sandar kapal sepanjang 450 meter. Tujuannya untuk keluar masuk barang lebih cepat. Kemudian, ditambah lagi dermaga, trestle, causeway dan corrugated concret sheet pile (CCSP).

“Kalau sisi daratnya pelabuhan ini dilengkapi fasilitas perkantoran untuk ditempati instansi terkait, seperti Bea Cukai, Syahbandar atau Kantor Administrasi dan Navigasi,” jelasnya seraya mengatakan, pelabuhan itu akan dilengkapi fasilitas pendukung yakni terminal penumpang, gudang dan tempat penyimpanan peti kemas.

Ditambahkan juga, mengenai target penyelesaian Pelabuhan Pesawan, jika dari sisi anggaran didukung dengan baik, dalam dua atau tiga tahun ke depan pelabuhan yang akan diproyeksikan melayani rute pelayaran Tanjung Selor-Surabaya dan Tanjung Selor-Makassar itu akan selesai. “Tentunya soal pembangunan ini tak hanya dari segi APBD provinsi saja. Melainkan, pusat dan investor juga tentu dibutuhkan juga,” sebutnya.

Di sisi lain, Pelabuhan Pesawan ini menurutnya dapat menjadi alternatif pengganti Pelabuhan Kayan I. Pasalnya, pelabuhan tersebut dalam hal bongkar muat terkadang memiliki kendala seperti kandas dan padat. “Mudahanlah Pelabuhan Pesawan ini dapat terencana dengan baik,” pungkasnya.(RED)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *